RUBIS.ID, SERDANG BEDAGAI – Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan adanya penjualan Gabah Kering Panen (GKP) oleh petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara melakukan pengecekan langsung ke lokasi panen di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Pengecekan ini dilakukan oleh Pemimpin Cabang Bulog Medan, Rafki Ismael, bersama Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, serta didampingi oleh Babinsa Kecamatan Tanjung Beringin. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri Pertanian RI, Hasil Sembiring.

Sebelumnya, seorang petani bernama Zulpan (35), warga Tanjung Beringin, diberitakan menjual GKP dengan harga Rp6.250/kg, lebih rendah dari HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500/kg di tingkat petani. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya disinformasi di tengah masa panen raya di Sumut.

Namun, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa harga Rp6.250/kg yang diterima petani merupakan nilai bersih setelah dikurangi biaya operasional seperti karung, ongkos angkut dari sawah, dan biaya panen.

“Setelah kami telusuri, ternyata harga yang diterima petani sudah dikurangi sejumlah biaya. Sementara yang dimaksud HPP oleh pemerintah adalah harga GKP yang sudah dipanen, dikemas dalam karung, dan berada di pinggir jalan untuk diangkut,” jelas Rafki Ismael.

Lebih lanjut, Pemimpin Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan bahwa Bulog berkomitmen menjalankan peran sebagai operator pemerintah dalam menjaga harga minimal GKP sesuai ketentuan.

“Bulog di seluruh Indonesia, termasuk di Sumut, membeli gabah dengan acuan HPP Rp6.500/kg di tingkat petani. Ini adalah harga dasar yang harus diterima oleh petani, dan kami pastikan itu dilaksanakan,” ujar Budi.

Hingga saat ini, Bulog Kanwil Sumut telah menyerap sebanyak 32.000 ton GKP dari produksi lokal. Bahkan pada hari ini, Bulog kembali menyerap 210 ton GKP dari panen bulan Agustus 2025, dan proses penyerapan masih terus berlanjut.

GKP yang dibeli Bulog akan diolah menjadi beras melalui kerja sama dengan mitra penggilingan padi di seluruh Sumatera Utara. Beras hasil pengolahan ini akan disimpan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kebutuhan bantuan pangan, bencana alam, dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Cadangan ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional, dan kami terus bekerja memastikan rantai pasok gabah hingga beras berjalan dengan baik,” tutup Budi.(EL)