RUBIS.ID, NIAS UTARA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung optimalisasi penyediaan dan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT)/BBM subsidi serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)/BBM kompensasi bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, sektor perikanan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Nias Utara. Pada 2025, produksi perikanan daerah ini mencapai sekitar 16.000 ton dengan jumlah nelayan kurang lebih 3.300 orang.

“Saat ini terdapat empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi di Nias Utara, terdiri dari satu SPBU dan tiga SPBU Kompak. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU Nelayan,” ujar Wahyudi saat melakukan peninjauan lapangan, Kamis (15/1/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto ke sejumlah lokasi yang diusulkan. Menurut Wahyudi, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menilai aspek geografis dan klasterisasi layanan.

“Berdasarkan hasil evaluasi, lokasi usulan di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Dengan demikian, selain melayani nelayan, penyalur ini juga dapat memenuhi kebutuhan sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, serta transportasi air bermotor tempel,” jelasnya.

Wahyudi menambahkan, pembangunan penyalur BBM Satu Harga di dua kecamatan tersebut ditargetkan beroperasi pada 2026. Skema ini dinilai lebih optimal karena memberikan manfaat lebih luas dan meningkatkan kelayakan ekonomi bagi mitra atau investor.

“Tidak hanya SPBU Nelayan, tetapi SPBU Satu Harga agar asas kebermanfaatannya lebih besar dan keekonomian usaha terpenuhi,” katanya.

Saat ini, jarak antarpenyalur BBM di Nias Utara masih relatif jauh. Dari Kecamatan Sitolu Ori ke Lahewa Timur berjarak 17 kilometer, Lahewa Timur ke Lahewa 19,2 kilometer, dan jarak terjauh dari Lahewa ke Kecamatan Alasa mencapai 52,5 kilometer.

Terkait hal tersebut, BPH Migas mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan dan administrasi agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dapat segera beroperasi sebelum Desember 2026.

Wahyudi juga mengingatkan pentingnya aspek legalitas bagi nelayan untuk memperoleh BBM subsidi dan kompensasi. Nelayan diimbau mengurus Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas.

“Dengan Surat Rekomendasi, nelayan mendapatkan prioritas dan jaminan harga sesuai ketetapan pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi agar nelayan tidak membeli BBM dengan harga tinggi di pengecer,” tegasnya.

Dukungan senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto. Menurutnya, Kepulauan Nias sebagai wilayah terdepan dan terluar Indonesia harus menjadi perhatian khusus dalam Program BBM Satu Harga.

“Jarak antar-SPBU cukup jauh, bahkan ada yang lebih dari 19 kilometer. Jika lokasi BBM Satu Harga sudah memenuhi syarat, pembangunannya harus dipercepat agar masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga BBM,” ujar Bambang yang akrab disapa Baher.

Ia menambahkan, jauhnya lokasi SPBU membuat masyarakat kerap membeli BBM di luar SPBU dengan harga lebih mahal. Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak diperlukan agar BBM subsidi tepat sasaran.

Dalam kunjungan kerja tersebut, BPH Migas juga melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega. Yusman menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan perizinan pembangunan penyalur BBM.

“Kami berharap pembukaan SPBU atau SPBUN baru ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat. Dengan akses BBM yang lebih dekat, nelayan tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya besar untuk melaut, sekaligus mendukung pengembangan UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi menegaskan dukungan perusahaan terhadap usulan pembangunan lembaga penyalur BBM di Nias Utara. Berdasarkan verifikasi lapangan, tiga dari empat titik yang diusulkan telah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga.

“Bentuk fisik penyalur akan disesuaikan dengan besaran pasar. Jika market besar, bisa seperti SPBU reguler. Jika segmennya kecil, akan dibuat modular,” jelas Sunardi.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, BPH Migas juga meninjau Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli untuk memastikan ketahanan pasokan BBM di Kepulauan Nias. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite tercatat aman dengan ketahanan 14,4 hari, sementara Biosolar mencapai delapan hari. Pasokan akan bertambah dengan kedatangan kapal pengangkut BBM pada 19 Januari 2026.

“Stok BBM sangat aman dan distribusi berjalan terukur serta terencana. Tidak ada keterlambatan suplai ke SPBU di Kepulauan Nias,” tutup Wahyudi.

Turut hadir dalam kegiatan ini FT Manager Gunungsitoli Budi Sulistyanto, Sales Area Manager Sibolga Denny Nugrahanto, Sales Branch Manager Nias Farisan K. Pratama, perwakilan KKP, serta instansi terkait lainnya. (*)